MK: Pemberian Tunjangan Guru-Dosen Hak Konstitusional dan Kewajiban Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan pemberian tunjangan bagi guru dan dosen serta guru besar merupakan hak konstitusional sekaligus kewajiban Presiden. 

MK: Pemberian Tunjangan Guru-Dosen Hak Konstitusional dan Kewajiban Presiden


Hal ini merupakan bagian dari pertimbangan MK dalam putusan Nomor: 94/PUU-XVIII/2020 atas perkara uji materiil yang diajukan PNS Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Amin.

Baca Juga :  Kemendikbud Targetkan Sertifikasi 10 Ribu Guru Tahun Ini

Secara spesifik Ahmad Amin menguji Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945. 

Download Materi lengkap UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  Disini

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tunjangan profesi bagi guru, tunjangan profesi bagi dosen, tunjangan khusus bagi dosen, dan tunjangan kehormatan kepada profesor.

Hakim konstitusi MK Suhartoyo menyatakan, Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. Meskipun begitu, ujar Suhartoyo, permohonan pemohon dalam hal ini Ahmad Amin yang mengajukan dalil bahwa Ahmad Amin sebagai PNS tidak memperoleh kenaikan gaji akibat berlakunya ketentuan tunjangan profesi dan profesi bagi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan bagi profesor mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional pemohon tidak jelas. 

Baca Juga : Cek Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Rp450 Ribu-Rp1Juta : SD, SMP, SMA-SMK

Sebaliknya argumentasi pemohon dalam permohonannya justru mendalilkan adanya ketidakpastian hukum kewenangan antar-lembaga tinggi negara dalam menetapkan besaran yang dimaksud. 

Apabila dihubungkan dengan kewajiban menjelaskan kerugian hak konstitusional pemohon, tutur Suhartoyo, sebagai salah satu syarat formal tidak terpenuhi. "

Baca Juga : Lulusan SMA Siap-Siap! Ini Formasi CPNS 2021 Untuk Lulusan SMA Dan SMK

Maka sesungguhnya dalam kapasitas apa pemohon menjelaskan keberadaan norma yang dimohonkan pengujian telah mengintervensi hak konstitusional Presiden dan sekaligus telah merugikan hak konstitusional Presiden dalam merencanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara," tegas hakim konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan dalam sidang pleno pembacaan putusan, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Suhartoyo membeberkan, selain itu merujuk norma yang diuji konstitusionalitasnya yaitu norma Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang dimohonkan sebagaimana dimohonkan dalam petitum yaitu agar dinyatakan konstitusional bersyarat conditionally sepanjang tidak ada perintah kepada Presiden atas ketetapan APBN sehingga setara dengan satu kali gaji pokok atau dua kali gaji pokok agar pasal dan ayat tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat, adalah kehendak yang saling bertentangan.

Baca Juga :  Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya

Pasalnya, pada satu sisi pemohon menyatakan norma-norma a quo konstitusional bersyarat tetap di sisi lain memohon agar norma-norma a quo bertentangan dengan UUD 1945.

 Tidak hanya itu lanjut Suhartoyo, jika pemohon menghendaki setara dengan setara satu kali gaji pokok dan setara dua kali gaji pokok diberikan pemaknaan baru, maka mestinya dikemukakan makna baru yang dikehendaki pemohon sehingga norma tersebut menjadi konstitusional sesuai dengan penalaran pemohon.

Baca Juga : TEGAS ! Kepala Sekolah Potong Insentif Guru Honorer, Siap-Siap DiPECAT!

Baca Juga : SUDAH Cek Nama Anda di Eform BRI Pakai NIK KTP, BLT UMKM Rp2,4 Juta Cair

Baca Juga : Buruan Daftar! Tahun ini Pemerintah Berikan BLT Anak Sekolah Rp3,4 Juta

Tapi dalam posita pemohon tidak dikemukakan rumusan norma baru tersebut terhadap setara setara dengan satu kali gaji pokok atau dua kali gaji pokok. 

Suhartoyo mengungkapkan, pemohon malah menghendaki Presiden tidak berkewajiban memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) UU Guru dan Dosen. 

"Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena tidak memenuhi syarat formal permohonan," ujar Suhartoyo.

Baca Juga : Disimak ya Bun, Ini Cara Daftar BLT Anak Sekolah Rp3,4 Juta

Ketua MK Anwar Usman menyatakan, dari pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka atas permohonan pemohon Mahkamah menyimpulkan tiga hal. Satu, Mahkamah berwenang mengadili perkara q quo.

Dua, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Tiga, pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. 

Baca Juga : Mensos Risma pastikan data penerima bansos hampir final

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," tegas hakim konstitusi Anwar saat pengucapan amar putusan. Sumber : nasional.sindonews.com

Belum ada Komentar untuk "MK: Pemberian Tunjangan Guru-Dosen Hak Konstitusional dan Kewajiban Presiden"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel